Fidela Almeira
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menjadi sorotan nasional bukan hanya karena manfaatnya yang luas, tetapi juga karena kekhawatiran sebagian masyarakat terkait potensi penyimpangan anggaran. Berdasarkan survei Indikator Politik Indonesia, 46,9% responden menganggap program MBG berpotensi dikorupsi. Ini merupakan sinyal penting yang tak boleh diabaikan oleh pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan.
Meskipun program ini mendapat dukungan mayoritas masyarakat, kekhawatiran publik menunjukkan adanya ketidakpercayaan yang perlu segera diatasi. Ketika dana publik digelontorkan dalam jumlah besar, transparansi dan akuntabilitas menjadi syarat mutlak. Tanpa pengawasan yang kuat, tujuan mulia program ini bisa berubah menjadi beban dan kekecewaan kolektif.
Padahal, intervensi gizi seperti MBG sangat penting dalam konteks pembangunan sumber daya manusia. Masih banyak anak Indonesia yang mengalami stunting, anemia, dan kekurangan energi kronis. Pemerintah sebagai penyelenggara negara memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk memastikan generasi muda mendapatkan akses terhadap makanan sehat dan bergizi.
Anak-anak adalah aset bangsa. Intervensi gizi yang baik sejak dini akan berdampak langsung pada kualitas pendidikan, produktivitas, dan daya saing generasi masa depan. Tanpa nutrisi yang cukup, sulit berharap anak-anak bisa fokus belajar atau berkembang secara optimal. Oleh karena itu, program MBG bukan sekadar urusan dapur, melainkan investasi jangka panjang untuk bangsa.
Namun investasi ini akan sia-sia jika pelaksanaannya penuh celah penyimpangan. Kasus korupsi dalam program sosial bukan hal baru di Indonesia. Oleh karena itu, perlu dirancang sistem distribusi, pengawasan, dan evaluasi yang ketat, dengan melibatkan masyarakat, media, dan lembaga independen untuk meminimalkan potensi penyelewengan.
Pemerintah juga perlu menjadikan program ini sebagai momentum untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya gizi. Ini bukan hanya soal memberikan makan gratis, tapi juga mengajarkan nilai dari makanan sehat, pola makan seimbang, dan dampaknya terhadap perkembangan otak dan fisik anak. Intervensi gizi harus dibarengi edukasi agar dampaknya berkelanjutan.
Keterlibatan lintas sektor menjadi kunci. Pemerintah pusat, daerah, sekolah, dan komunitas lokal harus bekerja sama secara sinergis. Pelibatan petani lokal, UMKM pangan, serta ahli gizi juga perlu diprioritaskan agar program ini tidak hanya menyehatkan anak-anak, tetapi juga menggerakkan ekonomi rakyat.
Jika transparansi ditegakkan dan pelaksanaan berjalan efektif, kekhawatiran publik akan berangsur hilang. Kepercayaan masyarakat akan tumbuh seiring keberhasilan program ini menyentuh langsung kebutuhan rakyat kecil. Pada saat yang sama, anak-anak Indonesia akan mendapatkan fondasi gizi yang lebih baik untuk menghadapi masa depan.
Program MBG adalah cermin niat baik negara terhadap warganya yang paling rentan. Namun niat baik harus dibuktikan dengan tata kelola yang bersih. Hanya dengan itulah program ini bisa menjadi tonggak perubahan nyata dalam sejarah pembangunan manusia Indonesia.
Karena pada akhirnya, memberi makan anak-anak dengan makanan bergizi bukan hanya soal menyuapi perut yang kosong, tetapi tentang menanam harapan di tubuh-tubuh kecil yang kelak akan memikul masa depan negeri ini.